Analisa Skema Kemitraan Pada Penyediaan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) Di Indonesia Melalui Pendekatan Sistem Dinamis

Cahyo, Ardian Dwi Cahyo (2025) Analisa Skema Kemitraan Pada Penyediaan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) Di Indonesia Melalui Pendekatan Sistem Dinamis. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh November.

Text 6010231060-Master_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penetrasi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia sedang mengalami peningkatan pesat seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, infrastruktur pengisian daya yang terbatas, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), masih menjadi tantangan utama dalam mempercepat adopsi EV. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan finansial dari skema kemitraan penyediaan SPKLU dengan pendekatan sistem dinamis (system dynamics), serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis simulasi untuk menciptakan distribusi imbal hasil (return) yang adil dan menarik bagi para pihak yang terlibat. Fokus penelitian pada skema kemitraan 3. Variabel model didefinisikan berdasarakan informasi dari Permen ESDM No 1 Tahun 2023, Perdir PLN No 0011.E.DIR/2024, Kepdir PLN No 0044.K.DIR/2025, kontrak pengadaan material & jasa yang telah PLN terbitkan untuk membangun SPKLU serta literatur akademik. Hasil simulasi menunjukan pihak PLN sebagai penyedia platform hanya menerima porsi kecil revenue sharing (2%) dengan proporsi total cost 2,1%-4,8%, sementara partner 2 sebagai penyedia lahan cenderung menerima renenue sharing yang lebih layak (30%) dengan proporsi total cost 6,5%-16%. Di sisi lain, partner 1 sebagai penyedia charger & O&M menanggung risiko dan investasi besar dengan revenue sharing yang belum proporsional (68%) dengan proporsi total cost 80%-91,3%. Saat dilakukan penyesuaian proporsi revenue sharing dengan mengaktifkan variabel activated usulan sharing revenue, hasil simulasi menunjukkan distribusi yang lebih merata, menciptakan imbal hasil (return) yang lebih seimbang antar pihak. Penelitian ini juga mensimulasikan tujuh skenario kebijakan, pemilihan tujuh skenario kebijakan yang disumulasikan didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang ditemukan. Hasilnya menunjukkan bahwa skenario kebijakan pembebasan biaya PPJ dari Charge Income, Operating Subsidy, CO2 Emission Income serta Advertising Income merupakan kebijakan paling efektif dalam mempercepat payback period dan meningkatkan NPV. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk insentif fiskal dan non-fiskal menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
==================================================================================================================================
The adoption of electric vehicles (EVs) in Indonesia has been growing rapidly, driven in large part by the government’s push to cut carbon emissions and reduce reliance on fossil fuels. But one major hurdle remains: the limited availability of public charging infrastructure like SPKLUs. This study looks into the financial viability of a partnership-based model for developing SPKLUs, using a system dynamics approach. It also offers simulation-based policy recommendations to ensure a fair and attractive return for all parties involved. The analysis focuses on a three-party partnership scheme. Model variables are built from regulatory references such as the Ministry of Energy Regulation No. 1/2023, PLN’s internal directives issued in 2024 and 2025, actual contracts for materials and services issued by PLN, and academic literature. Simulation results show that PLN, acting as the platform provider, receives only a small share of the revenue (2%) while bearing around 2.1% to 4.8% of the total costs. Partner 2, who provides the land, receives a more reasonable 30% of the revenue with cost contributions ranging from 6.5% to 16%. Meanwhile, Partner 1, responsible for chargers and operations, carries the largest financial burden with cost shares of 80% to over 91%, yet only gets 68% of the revenue—an imbalance that doesn’t reflect the risks and investment involved. When the revenue sharing structure is adjusted using a proposed "activated" scheme in the model, the results show a more balanced return across all parties. The study also simulates seven policy scenarios based on prior research. Among these, the most effective in improving payback period and net present value (NPV) are policies like removing local electricity tax (PPJ) from charge income, providing operating subsidies, monetizing CO₂ savings, and generating advertising revenue. These findings highlight the need for stronger involvement from both central and local governments through a mix of financial and regulatory incentives to accelerate the rollout of EV charging infrastructure in Indonesia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Electric Vehicle (EV), Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Skema Kemitraan, Sistem Dinamis; Electric Vehicle (EV), Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU), Partnership Scheme, Dynamic System
Subjects:	T Technology > T Technology (General) > T57.62 Simulation
Divisions:	Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering (INDSYS) > Industrial Engineering > 26101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	Ardian Dwi Cahyo
Date Deposited:	05 Aug 2025 01:35
Last Modified:	06 Aug 2025 07:02
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/125609

Actions (login required)

View Item