Analisis Penentuan Batas Zona Pengelolaan Wilayah Laut Berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Dan Pengaruhnya Terhadap Penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (Studi Kasus: Sengketa Pulau Tujuh).

Zahra, Ayu Isnania (2022) Analisis Penentuan Batas Zona Pengelolaan Wilayah Laut Berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Dan Pengaruhnya Terhadap Penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (Studi Kasus: Sengketa Pulau Tujuh). Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 03311840000077-Undergraduate_Thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Indonesia memiliki banyak pulau yang dapat mendatangkan ancaman yang berkaitan dengan sengketa batas wilayah laut, salah satunya sengketa Pulau Tujuh. Pada penelitian ini, dalam menentukan wilayah pengelolaan laut suatu provinsi mengacu pada Permendagri 141/2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui batas zona pengelolaan wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Bangka Belitung terkait sengketa Pulau Tujuh. Digunakan empat skenario untuk penentuan zona pengelolaan wilayah laut yang diantaranya Zona Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi Bangka Belitung Apabila Pulau Tujuh Tidak Dianggap menghasilkan luas 37.157,84 km2, Provinsi Kepulauan Riau Apabila Pulau Tujuh Tidak Dianggap menghasilkan luas 92.853,55 km2, Pulau Tujuh Masuk Provinsi Bangka Belitung menghasilkan luas 39.644,96 km2, dan Pulau Tujuh Masuk Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan luas 95.340,67 km2. Luas wilayah menjadi variabel dalam celah fiskal pada perhitungan Dana Alokasi Umum, sehingga luas wilayah laut tersebut dapat mempengaruhi besar Potensi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian ditinjau dari indeks wilayah laut masing-masing, dihasilkan Provinsi Bangka Belitung Apabila Pulau Tujuh Tidak Dianggap mendapatkan anggaran Rp. 677.609.355.014, Provinsi Kepulauan Riau Apabila Pulau Tujuh Tidak Dianggap mendapatkan anggaran Rp. 1.015.107.350.907, Pulau Tujuh Masuk Provinsi Bangka Belitung mendapatkan anggaran Rp. 700.410.091.826 dan Pulau Tujuh Masuk Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan anggaran Rp. 1.037.908.050.462. Apabila Provinsi Bangka Belitung berhasil mengklaim kepemilikan atas Pulau Tujuh menjadi miliknya maka Provinsi Bangka Belitung akan mendapatkan tambahan kenaikan anggaran sebesar 3,36%. Kemudian apabila Pulau Tujuh tersebut kepemilikannya berhasil didapatkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, maka Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan kenaikan anggaran sebesar 2,25%. Pulau Tujuh tidak memberi pengaruh yang signifikan baik dari luas wilayah laut maupun Dana Alokasi Umum (DAU) nya. Meski tidak memberikan pengaruh yang signifikan, perebutan hak atas kepemilikan Pulau Tujuh ini terjadi karena sumber daya alam yang berada di perairan Pulau Tujuh secara tradisional merupakan wilayah penangkapan ikan (catchment area) nelayan Provinsi Bangka Belitung.
===================================================================================================================================
Indonesia has many islands that can pose a threat related to maritime boundary disputes, one of which is the Pulau Tujuh dispute. In this study, in determining the marine management area of a province, it refers to Regulation of The Minister Home Affairs of The Republic of Indonesia 141/2017. This study was conducted to determine the boundaries of the marine area management zone of the Riau Islands Province and Bangka Belitung Province related to the Pulau Tujuh dispute. Four scenarios are used for determining marine area management zones, including the Regional Marine Area Management Zone of Bangka Belitung Province without Pulau Tujuh has an area of 37,157.84 km2, Riau Archipelago Province without Pulau Tujuh has an area of 92,853.55 km2, Pulau Tujuh is included in the Bangka Belitung Province has an area of 39,644.96 km2, and Pulau Tujuh is included in the Riau Archipelago Province has an area of 95,340.67 km2. Area is one of a fiscal gap variable in the calculation of the General Allocation Fund, so that the area of the sea can affect the potential for General Allocation Funds (DAU). Then in terms of the respective marine area indexes, the resulting Bangka Belitung Province without Pulau Tujuh have received a budget of Rp. 677,609,355,014, Riau Archipelago Province without Pulau Tujuh receive a budget of Rp. 1,015,107,350,907, Pulau Tujuh is included in the Bangka Belitung Province received a budget of Rp. 700,410,091,826 and Pulau Tujuh is included in the Riau Archipelago Province received a budget of Rp. 1,037,908,050,462. If the Province of Bangka Belitung succeeds in claiming ownership of Pulau Tujuh as its own, then the Province of Bangka Belitung will receive an additional 3.36% budget increase. Then, if the ownership of Pulau Tujuh is successfully obtained by the Riau Archipelago Province, then the Riau Archipelago Province will get a 2.25% increase in the budget. Pulau Tujuh does not have a significant influence in terms of the area of the sea or the General Allocation Fund (DAU). Although it does not have a significant impact, the struggle for ownership of Pulau Tujuh occurs because the natural resources in the waters of Pulau Tujuh are traditionally a fishing area (catchment area) for fishermen in the Province of Bangka Belitung.

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	RSG 333.731 3 Zah a-1 2022
Uncontrolled Keywords:	Bangka Belitung, Dana Alokasi Umum, Kepulauan Riau, Pulau Tujuh, Sengketa, Wilayah Pengelolaan Laut. Bangka Belitung, General Allocation Fund, Riau Archipelago, Pulau Tujuh, Dispute, Marittime Management Area.
Divisions:	Faculty of Civil, Planning, and Geo Engineering (CIVPLAN) > Geomatics Engineering > 29202-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Mr. Marsudiyana -
Date Deposited:	20 May 2026 06:24
Last Modified:	20 May 2026 06:24
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/133275

Actions (login required)

View Item