Implikasi Pembangunan Pusat Pemerintahan: Konversi Hutan Produksi dan Upaya Pengendaliannya Berbasis Hukum Adat Jakau di Kabupaten Tana Tidung - Provinsi Kalimantan Utara

Virinica, Viona (2026) Implikasi Pembangunan Pusat Pemerintahan: Konversi Hutan Produksi dan Upaya Pengendaliannya Berbasis Hukum Adat Jakau di Kabupaten Tana Tidung - Provinsi Kalimantan Utara. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 6015241014-Master_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Secara global pengembangan wilayah dilakukan dengan membangun sektor publik sebagai salah satu instrumen kebijakan spasial yang banyak diinisiasi negara dan daerah. Kabupaten Tana Tidung mengakomodir pengembangan wilayahnya dengan membangun pusat pemerintah baru dan ekspansi perkotaan dari perkotaan Tideng Pale ke Perkotaan Sesayap Hilir. Adapun permasalahan pada kebijakan tersebut adalah pembangunan pusat pemerintahan dilakukan dengan penyediaan lahan hutan produksi seluas 404.42 hektar dan terjadi perubahan luas lahan hutan cukup signifikan karena aktivitas pembangunan diiringi dengan pembukaan lahan disekitarnya oleh masyarakat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan spasial. Teknik analisis menggunakan analisis land cover change pada citra satelit landsat 8 dan 9 secara multiwaktu 2015, 2020 dan 2025 yang ditentukan kelas tutupan lahannya dengan metode supervised classification. Selanjutnya, hasil tutupan lahan di overlay dengan peta kawasan hutan dan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Area pemanfaatan lahan yang berada dalam batas kawasan hutan dan tidak sesuai peruntukan ruang ini merupakan area transisi yang rentan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak terkendali karena kebutuhan lahan baru dan pergeseran batas fungsi ruang. Dilakukan wawancara semi – terstruktur untuk menggali kompleksitas faktor pendorong perubahan tutupan lahan menggunakan analisis kualitatif. Serta menyusun rekomendasi strategi pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan pusat pemerintah untuk mencegah perluasan perkotaan yang tidak terencana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pusat pemerintahan berimplikasi terhadap perluasan perkotaan di Kabupaten Tana Tidung yang ditandai denegan perluasan konversi lahan dari Perkotaan Tideng Pale ke Perkotaan Sesayap Hilir. Pada aspek dinamika pengembangan wilayah, mayoritas perubahan tutupan lahan terjadi sesudah pembangunan pusat pemerintahan Tahun 2020 – 2025 terdapat penurunan tutupan vegetasi sebesar 638.36 Ha dan peningkatan luas tutupan lahan yang signifikan meliputi pertanian, perkebunan, lahan terbuka dan lahan terbangun; terdapat pertumbuhan yang bergeser ke Perkotaan Sesayap Hilir Kawasan Pusat Pemerintahan. Serta faktor pendorong utama perubahan tutupan lahan hutan adalah faktor sosial budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dengan dukungan legitimasi aktor lokal yang kuat untuk perkebunan, permukiman dan pergeseran ke sektor perdagangan jasa. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya konversi kawasan hutan ke kawasan budidaya yang tidak sesuai RTRW sehingga perlunya pengembangan wilayah yang kompak dan penguatan kepatuhan terhadap RTRW melalui pengawasan pemanfaatan ruang dan kebijakan pengelolaan kawasan hutan yang partisipatif.
======================================================================================================================================

Globally, regional development is often pursued through public sector infrastructure provision as a spatial policy instrument initiated by national and subnational governments. Tana Tidung Regency accommodates its regional development strategy by establishing a new administrative center and expanding urban growth from the Tideng Pale urban area toward the Sesayap Hilir urban area. However, this policy presents a critical challenge, as the development of the administrative center entails the allocation of 404.42 hectares of production forest. This has triggered significant land cover changes due to construction activities and concurrent land clearing by local communities in the surrounding area.
This study employed an exploratory qualitative research method integrated with a spatial approach. The technical analysis utilized land cover change analysis based on multi-temporal Landsat 8 and 9 satellite imagery from 2015, 2020, and 2025, with land cover classes determined through supervised classification. The resulting land cover maps were overlaid with forest area boundaries and spatial pattern plans from the Regional Spatial Plan (RTRW). Land use areas situated within designated forest boundaries and inconsistent with spatial designations represent transition zones vulnerable to uncontrolled spatial utilization, driven by demands for new land and shifts in spatial functional boundaries. Semi-structured interviews were conducted to examine the complex drivers of land cover change using qualitative analysis. Furthermore, strategic control recommendations for spatial utilization were formulated within the administrative center area to prevent unplanned urban sprawl.
The findings indicate that the construction of the administrative center has directly driven urban expansion in Tana Tidung Regency, characterized by extensive land conversion extending from Tideng Pale to Sesayap Hilir. Regarding regional development dynamics, the majority of land cover changes occurred post-development between 2020 and 2025, marked by a 638.36-hectare decline in vegetative cover alongside a significant increase in agriculture, plantations, open land, and built-up areas, with growth shifting toward the Sesayap Hilir Administrative Center area. The primary drivers behind forest land cover change are socio-cultural factors, wherein local communities utilize production forest areas supported by strong local actor legitimacy for plantations, settlements, and commercial/service sector activities. These results demonstrate the conversion of protected production forests into non-compliant cultivation zones relative to the RTRW, highlighting the need for compact regional development and enhanced regulatory compliance through spatial use monitoring and participatory forest management policies.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Regional Development, Forest Conversion, Spatial Control, Pengembangan Wilayah, Konversi Hutan, Pengendalian
Subjects:	H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT166 City Planning--Environmental aspects
Divisions:	Faculty of Civil, Planning, and Geo Engineering (CIVPLAN) > Regional & Urban Planning > 35101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	Viona Virinica
Date Deposited:	03 Aug 2026 05:28
Last Modified:	03 Aug 2026 05:31
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/142425

Actions (login required)

View Item