Perencanaan Pembangunan Prasarana Transportasi dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pacitan dengan Metode Ahp (Analytical Hierarthi Process )

Maryono, Joni (2002) Perencanaan Pembangunan Prasarana Transportasi dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pacitan dengan Metode Ahp (Analytical Hierarthi Process ). Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 2500202501-Master_thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (23MB)

Abstract

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami restrukturisasi yang cukup strategis, di mana sistem pemerintahan yang terpusat diarahkan kepada penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.
Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai kualitas otonomi di suatu daerah. Dengan kata lain, semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja daerahnya, maka kualitas otonomi di suatu daerah akan semakin tinggi. Demikian sebaliknya, semakin besar subsidi pemerintah pusat terhadap anggaran belanja daerah, maka akan mengakibatkan semakin meningkatnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat, yang pada akhirnya akan memperlemah eksistensi otonomi daerah.
Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah tidak dapat diharapkan terlampau tinggi untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah, khususnya bagi daerah-daerah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan, sehingga pada tahap ini pemerintah daerah dituntut kejeliannya di dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada upaya bagaimana meningkatkan kemampuan pendapatan asli daerahnya.
Kabupaten Pacitan, dengan potensi sumber daya alam berupa 33 jenis bahan tambang serta potensi wisata alam yang sangat menjanjikan, diharapkan kedua sektor ini mampu memberikan kontribusinya kepada pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah mampu untuk membiayai anggaran belanjanya. Hambatan yang dihadapi dalam memberdayakan kedua sektor tersebut agar mampu menarik investor di sektor pertambangan serta meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Pacitan salah satunya adalah belum tersedianya prasarana transportasi yang layak sehingga melancarkan arus manusia dan barang ke dan dari Pacitan. Dengan tersedianya prasarana transportasi yang layak, mampu menekan _delivery cost_ sehingga dapat memperkecil biaya produksi suatu usaha. Jenis prasarana transportasi yang paling memungkinkan untuk kondisi alam Pacitan yang mempunyai wilayah laut serta kondisi daratan yang bergunung-gunung adalah berupa jalan darat, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara.
Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan metode AHP (_Analytical Hierarchy Process_) untuk menentukan ketiga alternatif pembangunan prasarana transportasi di Kabupaten Pacitan dengan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat. Responden yang diambil adalah dari unsur pemerintah sebagai penentu kebijakan, masyarakat sebagai pengguna tetap, serta wisatawan sebagai pengguna sementara.
Setelah dilakukan analisis terhadap hasil pembobotan alternatif oleh para responden, maka prioritas yang terpenting adalah pembangunan prasarana transportasi jalan darat dengan bobot 0,641, prioritas kedua pelabuhan laut (0,217), kemudian pelabuhan udara dengan bobot 0,142.
=================================================================================================================================
Since the Republic of Indonesia enacted Law No. 22 of 1999 concerning Regional Autonomy, the Indonesian government system has undergone significant strategic restructuring. The previously centralized government system has been directed toward the implementation of regional autonomy by granting broad, real, and proportionally accountable authority to regional governments.
One of the appropriate measures for assessing the quality of regional autonomy is the ability of regional governments to finance their own routine expenditures and development budgets. In other words, the greater the contribution of locally generated revenue to the regional budget, the higher the quality of regional autonomy. Conversely, the greater the subsidies provided by the central government to the regional budget, the greater the dependence of regional governments on the central government, which ultimately weakens the existence of regional autonomy.
The implementation of Law No. 25 of 1999 concerning Regional Financial Balance cannot be expected to significantly increase regional financial revenues, particularly for regencies/cities that do not have reliable natural resources. Therefore, at this stage, regional governments are required to be more careful in planning development programs oriented toward increasing their capacity to generate locally generated revenue.
Pacitan Regency, with its potential natural resources consisting of 33 types of mining materials and highly promising natural tourism potential, is expected to benefit from these two sectors to contribute to locally generated revenue, enabling the regional government to finance its expenditures. One of the obstacles to empowering these sectors to attract investors in the mining sector and increase tourism visits to Pacitan is the lack of adequate transportation infrastructure to facilitate the movement of people and goods to and from Pacitan. The provision of adequate transportation infrastructure can reduce delivery costs and, consequently, production costs. The most suitable types of transportation infrastructure for Pacitan, which has coastal areas and mountainous terrain, are land transportation, sea transportation, and air transportation.
In this research, the researcher used the AHP (Analytical Hierarchy Process) method to determine the alternatives for transportation infrastructure development in Pacitan Regency by considering cost and benefit factors. The respondents were selected from government officials as policymakers, local communities as regular users, and tourists as temporary users of these transportation services.
After analyzing the respondents' assessments of the alternatives, the highest priority was the development of land transportation infrastructure, with a weight of 0.641\. The second priority was sea transportation infrastructure, with a weight of 0.217, followed by airport development, with a weight of 0.142.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	RT 388 Mar p
Subjects:	T Technology > TE Highway engineering. Roads and pavements > TE7 Transportation--Planning
Divisions:	Faculty of Industrial Technology > Industrial Engineering > 26101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	magang .
Date Deposited:	25 Sep 2026 02:09
Last Modified:	25 Sep 2026 02:09
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/144892

Actions (login required)

View Item