Harwinda, Zulhilmi Bangkit (2016) Implementasi Permendagri No. 76/2012 Dalam Penentuan Batas Daerah Dengan Metode Kartometrik (Studi Kasus : Daerah Oloran Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dan Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya). Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
3511100044-Undergraduate-Theses.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Batas kewenangan daerah memiliki arti penting bagi
kabupaten/kota dan pemerintah propinsi. Batas daerah memiliki hubungan
yang saling terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah pasca
reformasi Indonesia. Batas daerah yang tidak jelas posisinya dapat
memicu konflik di wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan
fungsi pemerintahan daerah. Hal ini akan berdampak pada proses
pembagian wilayah pengelolaan dan pelayanan sehingga jika terjadi
permasalahan batas antar daerah akan berpotensi menurunkan tingkat
pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012
dijelaskan bahwa pembagian wilayah kewenangan propinsi sejauh 12 mil
dan sepertiganya adalah wilayah kabupaten/kota. Penelitian ini ditujukan
untuk menentukan batas pengelolaan daerah perbatasan Kota Surabaya
dan Kabupaten Sidoarjo yang terdapat pertambahan luas
daratan.Pertambahan luas daratan ini menjadi sebuah permasalahan jika
ditinjau dari unsur historis wilayah penelitian dimana terjadi perbedaan
luas daerah pada peta administrasi daerah tersebut. Hasil penelitian ini
adalah peta batas daerah pengelolaan dengan menggunakan prinsip
equidistance dan median line sehingga didapatkan garis batas yang adil.
Dalam penelitian ini terdapat tiga alternatif diantaranya, Alternatif batas
wilayah berdasarkan Peta Batas Wilayah Tahun 2012, Alternatif batas
wilayah berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia, Alternatif batas wilayah
berdasarkan Peta Batas Wilayah Tahun 1975.
====================================================================================
The authority of area’s border have a important subtance in many city and provincial government. Area’s border have parennial relation with the goverment, which held a autonomy after reformation era. The messy border in that position can affect a conflict in the some region and obstacle function of city government. This problem can swirl the process of dividing an authority of city, which have potentially decrease a public service.
In Ministry of Home Affairs regulation No.76/2012 explained the authority of provincial area where reached in 12 miles and the authority of city area where reached in 4 miles from coastline. This study aimed to determine the authority of the border area of Surabaya and Sidoarjo where contained sediment land area. The sediment area, where transformed every period, can be classified to be a big problem in the hitorical map or chart that described a border. In this study, the problem can be solved by carthometric method - eqiudistance and medianline, that known as fair consensus in border negotiation. In conclusion, the study can determine three alternative border, which is based on 1975s administrative map of Surabaya and Sidoarjo, Geospatial Information Agency map, and the newly administrative map of Surabaya-Sidoarjo.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | RSG 526 Har i |
| Uncontrolled Keywords: | Batas Daerah; Metode Kartometrik; Sama Jarak; Garis Tengah; Permendagri No. 76 Tahun 2012; Area Border; Cartometric Method; Medialine; Equidistance; Home Affair Ministry Regulation No.76/2012 |
| Subjects: | H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT133 City and Towns. Land use,urban |
| Divisions: | Faculty of Civil Engineering and Planning > Geomatics Engineering > 29202-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | Anis Wulandari |
| Date Deposited: | 20 Jun 2017 02:13 |
| Last Modified: | 26 Dec 2018 08:43 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/41749 |
Actions (login required)
 |
View Item |