Implementasi Permendagri No. 76/2012 Dalam Penentuan Batas Daerah Dengan Metode Kartometrik (Studi Kasus : Daerah Oloran Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dan Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya)

Harwinda, Zulhilmi Bangkit (2016) Implementasi Permendagri No. 76/2012 Dalam Penentuan Batas Daerah Dengan Metode Kartometrik (Studi Kasus : Daerah Oloran Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dan Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya). Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img]
Preview
Text
3511100044-Undergraduate-Theses.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Batas kewenangan daerah memiliki arti penting bagi kabupaten/kota dan pemerintah propinsi. Batas daerah memiliki hubungan yang saling terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah pasca reformasi Indonesia. Batas daerah yang tidak jelas posisinya dapat memicu konflik di wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Hal ini akan berdampak pada proses pembagian wilayah pengelolaan dan pelayanan sehingga jika terjadi permasalahan batas antar daerah akan berpotensi menurunkan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 dijelaskan bahwa pembagian wilayah kewenangan propinsi sejauh 12 mil dan sepertiganya adalah wilayah kabupaten/kota. Penelitian ini ditujukan untuk menentukan batas pengelolaan daerah perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang terdapat pertambahan luas daratan.Pertambahan luas daratan ini menjadi sebuah permasalahan jika ditinjau dari unsur historis wilayah penelitian dimana terjadi perbedaan luas daerah pada peta administrasi daerah tersebut. Hasil penelitian ini adalah peta batas daerah pengelolaan dengan menggunakan prinsip equidistance dan median line sehingga didapatkan garis batas yang adil. Dalam penelitian ini terdapat tiga alternatif diantaranya, Alternatif batas wilayah berdasarkan Peta Batas Wilayah Tahun 2012, Alternatif batas wilayah berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia, Alternatif batas wilayah berdasarkan Peta Batas Wilayah Tahun 1975. ==================================================================================== The authority of area’s border have a important subtance in many city and provincial government. Area’s border have parennial relation with the goverment, which held a autonomy after reformation era. The messy border in that position can affect a conflict in the some region and obstacle function of city government. This problem can swirl the process of dividing an authority of city, which have potentially decrease a public service. In Ministry of Home Affairs regulation No.76/2012 explained the authority of provincial area where reached in 12 miles and the authority of city area where reached in 4 miles from coastline. This study aimed to determine the authority of the border area of Surabaya and Sidoarjo where contained sediment land area. The sediment area, where transformed every period, can be classified to be a big problem in the hitorical map or chart that described a border. In this study, the problem can be solved by carthometric method - eqiudistance and medianline, that known as fair consensus in border negotiation. In conclusion, the study can determine three alternative border, which is based on 1975s administrative map of Surabaya and Sidoarjo, Geospatial Information Agency map, and the newly administrative map of Surabaya-Sidoarjo.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: RSG 526 Har i
Uncontrolled Keywords: Batas Daerah; Metode Kartometrik; Sama Jarak; Garis Tengah; Permendagri No. 76 Tahun 2012; Area Border; Cartometric Method; Medialine; Equidistance; Home Affair Ministry Regulation No.76/2012
Subjects: H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT133 City and Towns. Land use,urban
Divisions: Faculty of Civil Engineering and Planning > Geomatics Engineering > (S1) Undergraduate Theses
Depositing User: Mrs Anis Wulandari
Date Deposited: 20 Jun 2017 02:13
Last Modified: 26 Dec 2018 08:43
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/41749

Actions (login required)

View Item View Item