Akmala, Rima Aulia (2017) Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. Diploma thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
1314030037-Non_Degree.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, dan pengeluaran lainnya. APBD terdiri dari Penerimaan dan Belanja Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana berimbang, dan penerimaan lain-lain yang sah.Data yang digunakan didapatkan dari kementrian keuangan tentang data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2016, karena setiap provinsi memiliki tingkat kebutuhan dan penggunaan yang berbeda–beda tetapi APBD yang optimum yakni APBD yang pengeluaran dan pendapatannya seimbang, penelitian ini memiliki tujuan yaitu dapat memberi informasi tentang pengelompokan provinsi mana saja yang APBDnya teratur atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode anali-sis faktor dan analisis pengelompokan (cluster), supaya hasil yang diharapkan terealisasi yaitu adanya informasi pengelompokan yang tepat bagi pemerintah untuk penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu karakteristik pada jumlah APBD yakni semua provinsi di Indonesia masih memiliki nilai defisit berdasarkan sumber APBD menunjukkan bahwa Provinsi DKI. Jakarta yang mendapatkan dan mengeluarkan APBD tertinggi di tahun 2016 yang dikarenakan DKI. Jakarta merupakan ibu kota Negara Indonesia dan selanjutnya dengan menggunakan data faktor baru yang telah terbentuk analisis cluster pada anggaran pendapatan dibagi menjadi 3 kelompok, sedangkan pada belanja daerah provinsi di Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok
============================================================
In any economic the government need to do various types of spending. Expenditure to finance administration the goverment, and expenditures other. APBD consisting of revenues and regional spending, sources regional income the local revenue, funds balanced, and acceptance of others valis. The source of the original income is a source of local finance excavated in the relevant region of the region and others. Data used from the Ministry of Finance on APBD data in 2016, because each province has different levels of needs and uses, this study aims to provide information on any provincial groupings that APBD formally or not at all.This research uses factor analysis and cluster analysis method, so that the expected result can be realized that is the right grouping information for the government for the use of budget and regional expenditure (APBD). The results obtained in this study is a feature of the number of APBDs where all provinces in Indonesia still have deficits based on APBD sources indicate DKI Jakarta Province. Jakarta, which received the highest APBD in 2016 that entered DKI. Jakarta is the capital of the State of Indonesia and then using new factor data that has been formed cluster on the budget is divided into 3 groups, while provincial spending in Indonesia is divided into 4 groups
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | RSSt 519.535 Akm p-1 |
| Uncontrolled Keywords: | APBD, Analisis Cluster, Analisis Faktor |
| Subjects: | Q Science Q Science > Q Science (General) Q Science > QA Mathematics > QA278 Cluster Analysis. Multivariate analysis. Correspondence analysis (Statistics) |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49401-(D3) Diploma 3 |
| Depositing User: | Rima Aulia Akmala |
| Date Deposited: | 26 Oct 2017 08:14 |
| Last Modified: | 05 Mar 2019 02:36 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/42078 |
Actions (login required)
 |
View Item |