Larasati, Kesumaning Dyah (2019) Konsep Peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kota Surabaya Berbasis Ketahanan (Resilience) terhadap Gemp Bumi. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
08111750050005-Master_Thesis.pdf Download (9MB) | Preview |
Abstract
Kota Surabaya memiliki potensi kegempaan karena dilewati oleh sesar Surabaya dan sesar Waru dengan kecepatan 0,05 mm/tahun dan diprediksi dapat menimbulkan gempa hingga 6,5 SR. Informasi ini baru dirilis oleh Pusat Gempa Nasional (PUSGEN) tahun 2017. Di sisi lain, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya mengalami tren pembangunan yang pesat secara horizontal maupun vertikal. Dalam konteks risiko gempa bumi, pertumbuhan bangunan tanpa pertimbangan terhadap risiko menjadi penyebab utama korban jiwa dan cedera. Mengingat adanya potensi gempa bumi, Surabaya perlu meninjau aturan bangunan yang berlaku saat ini agar lebih sensitif terhadap risiko gempa, terutama aturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan memadukan studi literatur dan content analysis. Pencapaian tujuan penelitian ditempuh dengan tiga sasaran, yaitu identifikasi substansi peraturan IMB gedung di Kota Surabaya, evaluasi relevansi peraturan IMB gedung di Kota Surabaya saat ini berdasarkan kriteria ketahanan bangunan terhadap gempa bumi, serta merumuskan konsep peraturan IMB gedung Kota Surabaya yang berbasis ketahanan terhadap gempa bumi. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan IMB Kota Surabaya saat ini kurang relevan dalam mengurangi risiko gempa bumi. Analisis dilakukan dengan meninjau persyaratan arsitektur, struktur, dan utilitas bangunan. Bentuk bangunan belum mengarahkan pada arsitektur tahan gempa, spesifikasi rinci terkait ketentuan desain struktur hanya diwajibkan untuk bangunan tidak sederhana, serta persyaratan utilitas bangunan sebagian masih fokus pada penyediaan pada kondisi normal dan belum mengarah pada infrastruktur alternatif. Dengan demikian, konsep pengaturan IMB yang diusulkan adalah mengarahkan bentuk bangunan yang teratur dengan desain yang sederhana dan simetris, material fasad yang ringan, serta tata ruang dalam yang memperhatikan tata letak perabot sehingga tidak memperparah dampak akibat goncangan. Meskipun tidak diwajibkan melakukan kajian pembebanan, bangunan sederhana harus mengikuti desain prototype bangunan sederhana tahan gempa yang menjamin kemampuan dimensi struktur dan sambungan bangunan. Dalam hal persyaratan utilitas bangunan, diperlukan aturan mengenai infrastruktur alternatif pada saat keadaan darurat. Kemudian untuk mempermudah proses evakuasi, bangunan dengan ketinggian tertentu sebaiknya menyediakan refuge floor dan helipad yang menjamin ketahanan struktur.
======================================================================================================================================
Surabaya faces new seismic potential stemming from two active fault zones—the Surabaya Fault Zone and the Waru Fault Zone—with a slip rate of 0.05 mm/year that could trigger earthquakes up to magnitude 6.5 SR. This potential hazard was officially released by the National Earthquake Centre of Indonesia in 2017. As the second-largest city in Indonesia, Surabaya is experiencing rapid horizontal and vertical urban development. From an earthquake risk perspective, unmitigated building expansion serves as the primary cause of casualties and injuries. Consequently, Surabaya urgently needs to align its current spatial regulations toward a more risk-sensitive framework, particularly regarding the Building Permit (IMB) mechanism. This qualitative study integrates literature review and content analysis to address three primary objectives: identifying current building permit regulations in Surabaya, evaluating their relevance against earthquake resilience criteria, and formulating a revised IMB regulatory concept to enhance the city's seismic resilience. The findings indicate that existing IMB regulations are insufficiently aligned with earthquake risk reduction. An evaluation of architectural, structural, and utility requirements reveals key weaknesses: architectural guidelines do not incentivize seismic-resistant forms, structural requirements for earthquake resistance apply strictly to non-simple buildings, and utility standards focus predominantly on normal operating conditions rather than alternative emergency infrastructure. To address these gaps, the proposed IMB concept mandates regular building shapes featuring simpler, symmetrical designs, lightweight façade materials, and interior layouts designed to minimize vibration impact. While simple buildings may not require formal earthquake loading studies, they should strictly comply with standardized earthquake-resistant prototype designs that guarantee adequate structural dimensions and connection integrity. Regarding building utilities, provisions for emergency-ready alternative infrastructure are necessary. Furthermore, high-rise buildings above a specific height threshold should incorporate refuge floors and helipads engineered with verified structural durability to ensure effective evacuation processes.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | IMB, gempa bumi, arsitektur, struktur, utilitas |
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) > T58.62 Decision support systems |
| Divisions: | Faculty of Civil, Planning, and Geo Engineering (CIVPLAN) > Architecture > 23101-(S2) Master Thesis |
| Depositing User: | LARASATI KESUMANING DYAH |
| Date Deposited: | 06 Aug 2026 01:46 |
| Last Modified: | 06 Aug 2026 01:46 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/69445 |
Actions (login required)
 |
View Item |