Nafian, Muhammad Ilman (2016) Perancangan Skenario Kerja Sama Pemerintah – Badan Usaha Bertipe Build, Operate, Transfer (BOT) Pada Infrastruktur Jalan Tol. Undergraduate thesis, Institut Technology Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
2512100164-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Download (2MB) | Preview |
Abstract
Pengusahaan Infrastruktur Publik Jalan tol dilaksanakan dengan skema
kerjasama antara pemerintah-badan usaha (KPBU). Dalam prakteknya skema
kerjasama yang banyak digunakan dalam pengusahaan jalan tol bertipe Build,
Operate, Transfer (BOT). Badan usaha jalan tol (BUJT) diberi izin oleh pemerintah
untuk membangun, mengoperasikan dan menyerahkan kembali jalan tol tersebut
kepada pemerintah dengan masa konsesi yang telah disepakati pada perjanjian
pengusahaan jalan tol. BUJT mendapat izin untuk memungut tarif dari pengguna
jalan tol dengan tujuan untuk mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan
untuk membangun jalan tol. Dalam pengusahaan infrastruktur jalan tol
menerapkan asas keadilan dengan tujuan utama untum memfasilitasi kebutuhan
masyarakat. Dalam berjalannya operasi jalan tol harus memenuhi kebutuhan
masyarakat serta memiliki keuntungan yang wajar bagi badan usaha yang
mendapatkan izin. Pada faktanya perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi
terhadap praktek KPBU BOT infrastruktur jalan tol untuk tetap menerapkan asas
keadilan. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah diteliti pada penelitian ini, muncul
beberapa skenario skema kerjasma BOT untuk meminimalisir ketidakadilan yang
terjadi pada praktek di lapangan. Skenario ini mengakomodir kebermanfaatan
kepada masyarakat, keuntungan yang wajar bagi badan usaha jalan tol serta
kontribusi untuk pemerintah.
==========================================================================================================
Government and enterprise implement public private partnership, in
which one of them is public highway infrastructure concession scheme. In practice,
cooperation scheme that commonly used in the highway consession scheme are
built, operate, transfer (BOT). Government gives permission for the enterprise to
built, operate, and transfer back to government with a certain consession period.
Therefore, enterprise also has privilege to take tariffs on highway users in order to
return the investments. This purpose of public private partnership of highway
infrastructure is to facilitate the needs of the society and have a fair profit for
enterprise. Monitoring and evaluating of this scheme is important in order to
recognize the misleading in scheme system. Based on the results of this research,
there are several scenarios conducted to minimize the injustice that occurred in
practice. First scenario is the concession fee, second scenario is a profit sharing
contract, and the third scenario is transfer after BEP. These scenarios
accommodate usefullness for the society, fair profit for enterprise, and contribution
to the government.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | RSI 658.155 2 Naf p |
Uncontrolled Keywords: | Feasibility study, Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha , Investment Tracking and Monitoring |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD30.24 Feasibility studies. Feasibility appraisals |
Divisions: | Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering (INDSYS) > Industrial Engineering > 26201-(S1) Undergraduate Thesis |
Depositing User: | Mr. Tondo Indra Nyata |
Date Deposited: | 14 Feb 2020 06:45 |
Last Modified: | 14 Feb 2020 06:45 |
URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/74943 |
Actions (login required)
View Item |