Nafian, Muhammad Ilman (2016) Perancangan Skenario Kerja Sama Pemerintah – Badan Usaha Bertipe Build, Operate, Transfer (BOT) Pada Infrastruktur Jalan Tol. Undergraduate thesis, Institut Technology Sepuluh Nopember.
|
Text
2512100164-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Download (2MB) | Preview |
Abstract
Pengusahaan Infrastruktur Publik Jalan tol dilaksanakan dengan skema kerjasama antara pemerintah-badan usaha (KPBU). Dalam prakteknya skema kerjasama yang banyak digunakan dalam pengusahaan jalan tol bertipe Build, Operate, Transfer (BOT). Badan usaha jalan tol (BUJT) diberi izin oleh pemerintah untuk membangun, mengoperasikan dan menyerahkan kembali jalan tol tersebut kepada pemerintah dengan masa konsesi yang telah disepakati pada perjanjian pengusahaan jalan tol. BUJT mendapat izin untuk memungut tarif dari pengguna jalan tol dengan tujuan untuk mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun jalan tol. Dalam pengusahaan infrastruktur jalan tol menerapkan asas keadilan dengan tujuan utama untum memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Dalam berjalannya operasi jalan tol harus memenuhi kebutuhan masyarakat serta memiliki keuntungan yang wajar bagi badan usaha yang mendapatkan izin. Pada faktanya perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap praktek KPBU BOT infrastruktur jalan tol untuk tetap menerapkan asas keadilan. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah diteliti pada penelitian ini, muncul beberapa skenario skema kerjasma BOT untuk meminimalisir ketidakadilan yang terjadi pada praktek di lapangan. Skenario ini mengakomodir kebermanfaatan kepada masyarakat, keuntungan yang wajar bagi badan usaha jalan tol serta kontribusi untuk pemerintah. ========================================================================================================== Government and enterprise implement public private partnership, in which one of them is public highway infrastructure concession scheme. In practice, cooperation scheme that commonly used in the highway consession scheme are built, operate, transfer (BOT). Government gives permission for the enterprise to built, operate, and transfer back to government with a certain consession period. Therefore, enterprise also has privilege to take tariffs on highway users in order to return the investments. This purpose of public private partnership of highway infrastructure is to facilitate the needs of the society and have a fair profit for enterprise. Monitoring and evaluating of this scheme is important in order to recognize the misleading in scheme system. Based on the results of this research, there are several scenarios conducted to minimize the injustice that occurred in practice. First scenario is the concession fee, second scenario is a profit sharing contract, and the third scenario is transfer after BEP. These scenarios accommodate usefullness for the society, fair profit for enterprise, and contribution to the government.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | RSI 658.155 2 Naf p |
Uncontrolled Keywords: | Feasibility study, Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha , Investment Tracking and Monitoring |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD30.24 Feasibility studies. Feasibility appraisals |
Divisions: | Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering (INDSYS) > Industrial Engineering > 26201-(S1) Undergraduate Thesis |
Depositing User: | Mr. Tondo Indra Nyata |
Date Deposited: | 14 Feb 2020 06:45 |
Last Modified: | 14 Feb 2020 06:45 |
URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/74943 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |