Ayuningtyas, Melisa (2016) Analisa Pengaruh Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Batas Wilayah Laut Daerah (Studi Kasus: Kota Surabaya, Kabupaten Gresik Dan Kabupaten Bangkalan). Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Preview |
Text
3512100095-Undergraduate_Thesis.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview |
Abstract
Batas laut adalah suatu pembatas kewenangan pengelolaan
sumber daya di laut yang berupa rangkaian titik-titik koordinat
yang diukur dari garis pantai. Kewenangan pengelolaan sumber
daya di laut diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian
digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Terdapat kondisi yang perlu diperhatikan saat pengukuran
batas laut, yaitu posisi dari daerah yang berbatasan. Penarikan
garis batas dilakukan dengan metode sama jarak (equidistance)
untuk daerah yang berdampingan dan metode garis tengah
(median line) untuk daerah yang berseberangan.
Pada penelitian ini terdapat tiga alternatif penarikan batas
terkait sengketa Pulau Galang, yaitu jika Pulau Galang dianggap
tidak ada, jika masuk Kota Surabaya dan jika masuk Kabupaten
Gresik. Diperoleh hasil tarikan batas yang berbeda-beda akibat
perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu berubahnya garis
pantai sebagai acuan penarikan batas wilayah laut. Kabupaten
vi
Gresik menjadi wilayah yang paling dirugikan dari perubahan
Undang-Undang ini dengan luas wilayah laut berkurang seluas
407,705 ha di tiap alternatif. Sedangkan, Kabupaten Gresik
menjadi wilayah yang paling diuntungkan dengan luas wilayah
laut bertambah di tiap alternatif dan paling besar seluas 340,015
ha pada alternatif jika Pulau Galang masuk Kabupaten Gresik.
Untuk bagi hasil kelautan Terminal Teluk Lamong, wilayah yang
memperoleh bagi hasil hanya Kota Surabaya dan Kabupaten
Gresik. Perubahan luas wilayah bagi hasil kelautan Terminal
Teluk Lamong terbesar dari adanya perubahan Undang-Undang
ini adalah 26,018 ha pada alternatif jika Pulau Galang dianggap
tidak ada dan perubahan terkecil adalah 11,291 ha pada alternatif
jika Pulau Galang masuk Kabupaten Gresik
===============================================================================================Sea boundary is the delimiter of resource management
authority at sea in the form of coordinate points series that
measured from the shoreline. Resource management authority at
sea is regulated by the Law on Local Governance, namely Law
Number 32 of 2004 was replaced by Law Number 23 of 2014.
There is condition that need to be noticed when measuring
the sea boundary, namely the position of the conterminous region.
The boundary demarcation was done with an equidistance method
for the adjoining region and median line method for the opposite
region.
In this study, there are three alternatives of boundary
delimitation related to the dispute of Galang Island, that are if
Galang Island is considered nonexistent, if be a part of Surabaya
City and if be a part of Gresik Regency. Obtained the different
results of boundary delimitation due to amendment Law Number
32 of 2004 become Law Number 23 of 2014 that is changing the
coastline as a reference for boundary delimitation. Bangkalan
Regency become the most disadvantaged region because of this
law amendment, with the reduced sea area is 407.705 Ha on each
viii
alternative. Whereas, Gresik Regency become the most benefited
region with the increased sea area on each alternative and the
biggest is 340.015 Ha on alternative if Galang Island is a part of
Gresik Regency. For the marine income sharing of Teluk Lamong
Port, regions that received the income sharing only Surabaya City
and Gresik Regency. The most differences of the area of marine
income sharing from the law amendment is 26.018 Ha on
alternative if Galang Island is considered nonexistent and the least
differences is 11.291 Ha on alternative if Galang Island is a part
of Gresik Regency
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | RSG 526.9 Ayu a |
| Uncontrolled Keywords: | Bagi Hasil Kelautan, Batas Laut, Luas Wilayah Laut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 |
| Subjects: | H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT133 City and Towns. Land use,urban N Fine Arts > NA Architecture > NA9053 City planning |
| Divisions: | Faculty of Civil, Planning, and Geo Engineering (CIVPLAN) > Geomatics Engineering > 29202-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | EKO BUDI RAHARJO |
| Date Deposited: | 20 Feb 2020 01:39 |
| Last Modified: | 20 Feb 2020 01:39 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/75057 |
Actions (login required)
 |
View Item |