Prayogi, S. Intan Ary (2016) Analisa Penetapan Batas Pengelolaan Laut Dan Bagi Hasil Kelautan Antara Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan Dan Sampang. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Preview |
Text
3512100035-Undergraduate_Thesis.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Batas laut memiliki arti penting bagi pemerintah
kabupaten/ kota dan pemerintah provinsi yang memiliki wilayah
laut terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Batas laut
yang jelas akan mengoptimalkan pemerintah daerah dalam
mengelola sumber daya alam yang ada dan menghindari
terjadinya konflik perbatasan. Penetapan batas laut diperlukan
agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pengelolaan laut
dan bagi hasil kelautan.
Penelitian ini ditujukan untuk menentukan batas
pengelolaan laut (berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004) dan
batas bagi hasil kelautan (berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014)
antara Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan dan
Sampang terkait keberadaan tanah oloran. Tanah oloran terletak
di perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang saat
ini sedang menjadi sengketa batas wilayah dan perebutan hak
milik oleh kedua kabupaten/ kota tersebut. Karena tanah oloran
yang mengarah ke utara atau ke wilayah laut Kota Surabaya.
Dalam penelitian ini terdapat 2 alternatif yaitu, penarikan
garis batas jika tanah oloran masuk daerah Kota Surabaya dan
penarikan garis batas jika tanah oloran masuk daerah Kabupaten
Sidoarjo.
v
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim
kepemilikan tanah oloran hanya berdampak pada batas
pengelolaan laut antara Surabaya dan Sidoarjo dengan luas laut
yang saling bertampalan sebesar 419 ha dan batas bagi hasil
kelautan dengan luas laut yang saling bertampalan sebesar 2.258
ha. Selisih luas pengelolaan laut dan bagi hasil kelautan pada
alternatif tanah oloran masuk daerah Kota Surabaya, maka Kota
Surabaya berkurang 2.499 ha, Kabupaten Sidoarjo bertambah
298 ha, Bangkalan berkurang 2.062 ha dan Sampang bertambah
367 ha pada lokasi penelitian. Sedangkan pada alternatif tanah
oloran masuk daerah Kabupaten Sidoarjo, maka Kota Surabaya
berkurang 4.291 ha, Kabupaten Sidoarjo bertambah 2.681 ha,
Bangkalan berkurang 2.062 ha dan Sampang bertambah 367 ha
pada lokasi penelitian.
===========================================================================================Maritime boundary has an important meaning for
district/city and provincial governments who have maritime area
about implementation of regional autonomy. A clear maritime
boundary may optimize government to manage the natural
resources and keep off conflict in region boundary.
Determination of maritime boundary is needed to avoid
overlapping of maritime management and income sharing.
This research aimed to determine maritime management
boundary (on regulation UU No. 32 Tahun 2004) and maritime
income sharing boundary (on regulation UU No. 23 Tahun 2014)
between Surabaya city, Sidoarjo, Bangkalan and Sampang
district related to the existance of Tanah Oloran. Tanah Oloran
or land accretion is located on the border between Surabaya city
and Sidoarjo district. At this time, it is being border issue and
seizure of property by two district/city. Because Tanah Oloran
lead to the north or to the sea area Surabaya. In this research
there are two alternatives such as, demarcation maritime
management and sharing boundary if Tanah Oloran include
Surabaya and if Tanah Oloran include Sidoarjo.
The result of research represent that ownerhip claim of
Tanah Oloran just change maritime management boundary
vii
between Surabaya and Sidoarjo with region maritime
overlapping is 419 ha and change maritime income sharing
boundary with region maritime overlapping is 2,258 ha. The
difference of wide maritime management and maritime sharing
on alternative if Tanah Oloran include Surabaya, Surabaya
decrease 2,499 ha, Sidoarjo increase 298 ha, Bangkalan decrease
2,062 ha and Sampang increase 367 ha at this research area. In
other alternative if Tanah Oloran include Sidoarjo, Surabaya
decrease 4,290 ha, Sidoarjo increase 2,681 ha, Bangkalan
decrease 2,062 ha and Sampang increase 367 ha at this research
area
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | RSG 320.12 Pra a |
| Uncontrolled Keywords: | Batas Bagi Hasil Kelautan, Batas Pengelolaan Laut, Tanah Oloran, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 32 Tahun 2004 |
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General) > G70.217 Geospatial data G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General) > G70.5.I4 Remote sensing |
| Divisions: | Faculty of Civil, Planning, and Geo Engineering (CIVPLAN) > Geomatics Engineering > 29202-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | EKO BUDI RAHARJO |
| Date Deposited: | 12 Mar 2020 02:53 |
| Last Modified: | 12 Mar 2020 02:53 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/75445 |
Actions (login required)
 |
View Item |