Analisis Izin Usaha Perikanan Budidaya Dan Tambak Garam Di Wilayah Pesisir Sebagai Upaya Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Kasus : Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep)

Imamah, Nurul (2020) Analisis Izin Usaha Perikanan Budidaya Dan Tambak Garam Di Wilayah Pesisir Sebagai Upaya Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Kasus : Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep). Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img] Text
03311640000011-Undergraduate_Theses.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Sumenep memiliki wilayah perairan yang luas dengan potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Kondisi tersebut menjadikan wilayah pesisir Kabupaten Sumenep menjadi sangat potensial untuk dijadikan sebagai lahan usaha baik perikanan budidaya maupun tambak garam. Namun pengelolaan usaha tambak ini dinilai belum maksimal. Terdapat banyak usaha tambak yang tetap berjalan meskipun belum mendapatkan izin dari dinas terkait. Diperlukan adanya tertib administrasi pertanahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada penelitian ini dilakukan inventarisasi usaha perikanan budidaya dan tambak garam, analisis status lahan usaha dan kesesuaiannya terhadap dokumen RTRW, serta perhitungan retribusi dan kontribusinya terhadap realisasi penerimaan pendapatan daerah. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode overlay. Hasilnya menunjukan terdapat 101 usaha tambak perikanan budidaya tidak berizin, 6 usaha tambak perikanan budidaya berizin, dan 298 usaha tambak garam. Status lahan pada tambak perikanan budidaya tidak berizin yaitu 17 lahan berstatus hak milik, 12 lahan hak sewa, dan 72 lahan tidak bersertifikat, pada tambak perikanan budidaya berizin yaitu 2 lahan bertatus hak milik, 4 lahan hak guna usaha dan pada tambak garam sebanyak 231 lahan berstatus hak milik, 1 lahan hak pakai, dan 66 lahan tidak bersetifikat. Hasil perhitungan retribusi 101 usaha tambak tidak berizin sebesar Rp. 166.082.500,00, masuk dalam kriteria cukup baik yaitu 36,9%. Sedangkan retribusi tambak berizin sebesar Rp. 55.871.000,00 masuk dalam kriteria kontribusi kurang yaitu 12,4%. Pada usaha tambak garam belum dikenakan wajib retribusi untuk pemberian izin. Kesesuaian usaha tambak tidak berizin dengan dokumen RTRW diperoleh seluas 83,46 Ha sesuai dan 106,3 Ha tidak sesuai, pada usaha tambak berizin seluas 17,2 Ha sesuai sedangkan 38,6 Ha tidak sesuai dan pada tambak garam seluas 207,4 Ha sesuai sedangkan 135,6 Ha tidak sesuai. Hasil dari penelitan ini dapat dijadikan evaluasi untuk pemberian izin usaha dan penegakan dokumen RTRW di lapangan. ====================================================================== Sumenep Regency has a large area of water with enormous fisheries and marine potential. These conditions make the coastal area of Sumenep Regency very potential to be used as a business area for both aquaculture and salt ponds. However, the management of this pond business did not optimal. Many fishpond businesses were running even though they had not yet received permission from the relevant agencies. Therefore, an orderly administration of land is required to resolve these problems. In this research, an inventory of aquaculture and salt ponds businesses, an analysis of the status of the business area and its suitability for the RTRW document, as well as calculation of fees and contributions to the realization of local revenue was carried out. The analysis conducted in this study used the overlay method. The results show that there were 101 unlicensed aquaculture ponds, 6 licensed aquaculture ponds, and 298 salt ponds. The land rights in an unlicensed aquaculture pond was 17 land with ownership rights, 12 lease rights, and 72 uncertified lands, while in a licensed aquaculture pond, 2 land with ownership rights, 4 cultivation rights, and 231 salt farms with ownership rights, 1 usage rights, and 66 uncertified lands. The results of the calculation of levies from 101 unlicensed ponds in the amount of Rp. 166,082,500.00, included in the fairly good criteria of 36.9%. While permitted farm levies in the amount of Rp. 55,871,000.00 included in the less contribution criteria of 12.4%. Salt ponds businesses had not been subjected to compulsory levies for licensing. The suitability of the unlicensed pond business with the RTRW documents obtained 83.46 Ha was suitable and 106.3 Ha was not suitable, the licensed ponds are 17.2 Ha was suitable while 38.6 Ha was not suitable and on the salt pond, 207.4 Ha was suitable while 135.6 Ha was not appropriate. The results of this research can be used as an evaluation for granting business licenses and RTRW document enforcement in the field.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Administrasi Pertanahan, Kabupaten Sumenep, Perikanan Budidaya, RTRW, Tambak Garam.
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GA Mathematical geography. Cartography
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling
Divisions: Faculty of Civil Engineering and Planning > Geomatics Engineering > 29202-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User: Nurul Imamah
Date Deposited: 12 Aug 2020 04:09
Last Modified: 12 Aug 2020 04:09
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/77593

Actions (login required)

View Item View Item