Pemilihan Skema Subsidi Pemerintah pada Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan untuk Mewujudkan Keberlanjutan Ekonomi (Studi Kasus : Rumah Susun Bina Harapan Cisaranten Bandung)

Suprayitno, Avilia Asfida (2023) Pemilihan Skema Subsidi Pemerintah pada Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan untuk Mewujudkan Keberlanjutan Ekonomi (Studi Kasus : Rumah Susun Bina Harapan Cisaranten Bandung). Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 6012201088-Master_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2025. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Biaya operasional rumah susun yang tinggi dan kemampuan dari Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbatas mengharuskan Pemerintah untuk memberikan subsidi karena harga sewa yang tidak bisa ditetapkan tinggi. Namun apabila terus diberikan maka alokasi rumah susun semakin berkurang dan menambah jumlah backlog yang ada. Dengan adanya keterlibatan badan usaha dan dukungan Pemerintah yang proporsional, diharapkan alokasi rumah susun semakin banyak dan dapat mengurangi backlog di Indonesia sehingga proyek rumah susun dapat berkelanjutan. Dukungan Pemerintah dan tarif sewa merupakan bagian dalam arus kas yang mempengaruhi kelayakan finansial dari proyek baik dari sisi badan usaha, dan pemerintah. Skema KPBU diharapkan dapat mengatasi kebutuhan infrastruktur yang tinggi serta keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah. Di Indonesia, proyek dengan skema KPBU pada sektor perumahan yang paling maju adalah Rumah Susun Bina Harapan Cisaranten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan tarif sewa dan skema dukungan pemerintah yang sesuai untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi rumah susun. Penetapan tarif sewa dilakukan dengan menghitung tarif sewa maksimum dan minimum sesuai Permen PUPR No. 7 Tahun 2022. Setelah itu dihitung analisa kelayakan pada rumah susun tersebut dengan analisa arus kas dan ditetapkan subsidi pemerintah yang paling sesuai.
Data sekunder yang dibutuhkan meliputi biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya pemeliharaan rumah susun, sedangkan data primer didapat dari wawancara untuk memvalidasi bentuk dukungan Pemerintah yang sudah didapat. Hasil pada penelitian ini adalah bentuk dukungan pemerintah yang sesuai berupa VGF, serta skenario yang terbaik adalah pembayaran sewa dengan tarif maksimum, adanya penyediaan lahan, dan dengan VGF sebesar 35%.
========================================================================================================================
The high public rental housing operational costs and limited low-income community’s affordability require the Government to provide subsidies, as the rent price cannot be determined high. However, the high government subsidy will hinder the public rental housing provision and will increase number of housing backlog. Appropriate government support and private sector’s involvement are needed to increase public rental housing supply, which supports the supply and economic sustainability.
Government support and rental price are part of the cash flow, therefore, which influence the project feasibility both from private sector and government side. The PPP scheme is expected to be able to overcome the high infrastructure needs as well as the government's limited budget. In Indonesia, the most advanced project with a PPP scheme in the housing sector is the Bina Harapan public rental housing, Cisaranten, Bandung. This study aims to determine the appropriate rental price and most suitable government support schemes to enhance public rental housing economic sustainability. Rental price were determined by calculating the maximum and minimum rental price according to PUPR Ministerial Regulation No. 7 of 2022. Subsequently, a feasibility analysis was analyzed through cash flow analysis and the most appropriate government subsidy determination
Secondary data includes operating costs, maintenance costs, and maintenance costs, while primary data was obtained from interviews to validate the proposed form of Government support. The results of this study showed that the appropriate form of government support is Viability Gap Funding (VGF), while the best scenario rental price is maximum price, land provision, and with 35% of VGF.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), rumah susun, analisa kelayakan, dukungan Pemerintah. Public Private Partnership (PPP), public rental housing, feasibility analysis, Government support.
Subjects:	T Technology > T Technology (General) > T56.8 Project Management
Divisions:	Faculty of Civil Engineering and Planning > Civil Engineering > 22101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	Avilia Asfida Suprayitno
Date Deposited:	27 Jul 2023 02:58
Last Modified:	27 Jul 2023 02:58
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/99816

Actions (login required)

View Item