Perancangan Framework Pengukuran Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau

Ghassani, Nur Alifiah Mutik (2023) Perancangan Framework Pengukuran Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 02411940000183-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2025. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan bentuk penghargaan bagi para ASN di lingkungan pemerintahan Indonesia yang dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintahan terkait. Pemberian TPP merupakan salah satu bentuk manajemen kinerja ASN agar selalu termotivasi memberikan performa terbaik saat bekerja. Sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memandatkan seluruh Pemerintah Daerah untuk menyusun ketentuan pemberian TPP ASN, maka Pemerintah Kota Baubau melalui Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkup Pemerintah Kota Baubau menetapkan dasar pemberian TPP berdasarkan beberapa kriteria, yang mana salah satunya ialah Prestasi Kerja. Pemberian TPP berdasarkan Prestasi Kerja merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada ASN yang dianggap kompeten dan berprestasi dalam menyelesaikan tugasnya. Besaran TPP Prestasi Kerja ialah 50% dari TPP dasar yang diperoleh. ASN dianggap berhak menerima TPP atas Prestasi Kerja bila memiliki pencapaian yang baik (berprestasi) dan diakui oleh pimpinan di atasnya. Namun, kondisi eksisting pengukuran kinerja pegawai di Pemerintah Kota Baubau belum terdefinisikan untuk seluruh jabatan dan hanya menggunakan capaian indikator strategis di tingkat organisasi terkait. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan hasil pengukuran kinerja yang dianggap tidak dapat merepresentasikan realisasi masing-masing individu sesuai level jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Penelitian ini akan menyelaraskan aspek strategis Pemerintah Kota Baubau melalui dokumen RPJMD Tahun 2023 dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendefinisikan tanggung jawab dan pengukuran kinerja tiap level jabatan menggunakan metode cascading balanced scorecard dan pembobotan menggunakan AHP. Hasil dari penelitian ini didapat framework pengukuran kinerja dengan NKI (Nilai Kinerja Individu) atas tiga aspek yaitu Aspek Mutu dengan bobot 41%, Aspek Biaya dengan bobot 38%, dan aspek waktu dengan bobot 21%.
================================================================================================================================
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) is a form of reward for ASN in the Indonesian government environment who are considered capable of carrying their duties properly and met the criteria set by the relevant government institution. TPP is a form of performance retaining aims to keep ASN motivated to give their best performance. As stipulated in the Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah which mandates all regional government to compile provisions for TPP regulations, Pemerintah Kota Baubau through Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkup Pemerintah Kota Baubau stipulates the basis for awarding TPP based on several criteria, one of which is Prestasi Kerja. The grant of TPP based on Prestasi Kerja is a form of reward for ASN who are considered competent and successfully accomplished in completing their work. The amount of TPP for Prestasi Kerja is 50% of the basic TPP obtained. ASN is deemed entitled to reveived Prestasi Kerja TPP if they have excellent achievement and is recognized by direct supervisor. However, the current performance measurement has not been defined for each positions level and only use the Indikator Strategis referred to organizational level. This causes unsatisfactory performance measurement result which considered failed to represent the realization of each individual according to their respective position level and responsibilities. This research will align the strategic aspects of Pemerintah kota Baubau and strategic aspects of Organisasi Perangkat Daerah (OPD) to define responsibilities and measure the performance of each position level using the cascading balanced scorecard framework and weighted by AHP. This study yields performance measurement framework using NKI (Nilai Kinerja Individu) with 3 aspects, Mutu aspect weighted 41%, Biaya aspect weighted 38% and Waktu aspect weighted 21%.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Alignment, Cascading, Performance Measurement, AHP
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF5549.5.P35 Performance standards
Divisions:	Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering (INDSYS) > Industrial Engineering > 26201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Nur Alifiah Mutik Ghassani
Date Deposited:	25 Jul 2023 06:39
Last Modified:	25 Jul 2023 06:39
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/99406

Actions (login required)

View Item