Pengaruh Pendidikan terhadap Penahanan Kapal: Sebuah Studi tentang Pengambilan Keputusan oleh Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing di Indonesia

Kuscahyo, Adhitya Rahman (2024) Pengaruh Pendidikan terhadap Penahanan Kapal: Sebuah Studi tentang Pengambilan Keputusan oleh Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing di Indonesia. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[thumbnail of 6021221006-Master_Thesis.pdf] Text
6021221006-Master_Thesis.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only until 1 October 2026.

Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Keselamatan maritim internasional diatur oleh beberapa konvensi untuk memastikan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan. Terlepas dari upaya-upaya ini, kecelakaan masih saja terjadi, sehingga menimbulkan seruan untuk melakukan tindakan yang lebih ketat. Perjanjian regional yang signifikan seperti Nota Kesepahaman Tokyo (Tokyo Memorandum of Understanding (MoU)) telah dibuat untuk meningkatkan keselamatan. Port State Control (PSC) IMO menekankan pada inspeksi di samping langkah-langkah nasional. Penelitian ini berfokus pada PSC Indonesia, yang merupakan bagian dari Tokyo MoU, karena perannya yang sangat penting dalam perdagangan maritim Asia Tenggara. Seiring dengan meningkatnya lalu lintas maritim, penelitian ini mengkaji bagaimana latar belakang pendidikan petugas PSC mempengaruhi proses inspeksi dan keputusan penahanan kapal. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mempertahankan standar keselamatan maritim yang efektif di tengah meningkatnya volume perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yang menggabungkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, termasuk data dari Sistem Informasi Terkomputerisasi Asia-Pasifik dan wawasan dari wawancara dan kuesioner dengan PSCO. Proses Hirarki Analitik (Analytical Hierarchy Process/AHP) digunakan untuk menilai bagaimana latar belakang pendidikan yang berbeda mempengaruhi pengambilan keputusan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar PSCO di Indonesia memiliki gelar di bidang Ilmu Pelayaran (70%) atau Permesinan Kapal (30%), tanpa perwakilan dari Arsitektur Perkapalan. Analisis inspeksi kapal dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa kekurangan yang paling sering menyebabkan penahanan kapal terkait dengan keselamatan kebakaran, pencegahan polusi, dan peralatan penyelamat jiwa. Petugas dengan latar belakang Ilmu Pelayaran cenderung memprioritaskan keselamatan kebakaran, sementara mereka yang berlatar belakang Teknik Kelautan lebih fokus pada peralatan penyelamatan jiwa. Kedua kelompok tersebut menunjukkan kecenderungan untuk memprioritaskan kekurangan mesin kapal daripada masalah navigasi. Studi ini menyimpulkan bahwa latar belakang pendidikan PSCO secara signifikan mempengaruhi prioritas inspeksi dan keputusan penahanan mereka. Studi ini menyoroti perlunya latar belakang pendidikan yang lebih beragam di antara PSCO dan program pelatihan yang lebih baik untuk memastikan inspeksi yang komprehensif. Rekomendasi yang diberikan meliputi pengembangan program pelatihan untuk mengatasi kesenjangan dalam penentuan prioritas, standarisasi protokol inspeksi, mempromosikan peran PSCO di kalangan mahasiswa, menerapkan audit internal yang ketat, melakukan penilaian kinerja secara berkala, dan membentuk tim inspeksi interdisipliner. Penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan ilmiah dan aplikasi praktis dengan meningkatkan pemahaman tentang peran latar belakang pendidikan dalam inspeksi PSC. Penelitian ini menginformasikan pengembangan pelatihan yang ditargetkan dan upaya standarisasi yang bertujuan untuk meningkatkan standar keselamatan maritim. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi studi longitudinal tentang perkembangan karier PSCO, studi perbandingan lintas negara di wilayah Tokyo MoU, dan integrasi teknologi canggih dalam inspeksi PSC. Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan seperti ukuran sampel yang terbatas, ketergantungan pada data yang dilaporkan sendiri, dan tidak adanya lulusan Arsitektur Perkapalan di antara PSCO, yang menunjukkan bidang-bidang yang perlu diteliti lebih lanjut.
=======================================================================================================================================
International maritime safety is governed by several conventions to ensure vessel safety and environmental protection. Despite these efforts, accidents still occur, leading to calls for stricter measures. Significant regional agreements like the Tokyo Memorandum of Understanding (MoU) have been established to enhance safety. The IMO`s Port State Control (PSC) emphasises inspections alongside national measures. This research focuses on Indonesia`s PSC, part of the Tokyo MoU, due to its vital role in Southeast Asia`s maritime trade. As maritime traffic increases, the study examines how PSC officers` educational backgrounds affect inspection processes and vessel detention decisions. Understanding these factors is crucial for maintaining effective maritime safety standards amid growing trade volumes. The research employs a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative data collection, including data from the Asia-Pacific Computerised Information System and insights from interviews and questionnaires with PSCOs. The Analytical Hierarchy Process (AHP) is utilised to assess how different educational backgrounds influence decision-making. Findings indicate that most PSCOs in Indonesia have degrees in Nautical Science (70%) or Marine Engineering (30%), with no representation from Naval Architecture. Analysis of vessel inspections from 2019 to 2023 reveals that the most frequent deficiencies leading to vessel detention are related to fire safety, pollution prevention, and life-saving appliances. Officers with a Nautical Science background tend to prioritise fire safety, while those with a Marine Engineering background focus more on life-saving appliances. Both groups show a tendency to prioritise ship machinery deficiencies over navigation issues. The study concludes that the educational background of PSCOs significantly influences their inspection priorities and detention decisions. It highlights the need for more diverse educational backgrounds among PSCOs and enhanced training programmes to ensure comprehensive inspections. Recommendations include developing training programmes to address prioritisation gaps, standardising inspection protocols, promoting the role of PSCOs among students, implementing rigorous internal audits, conducting regular performance assessments, and forming interdisciplinary inspection teams. This research contributes to both scientific knowledge and practical applications by enhancing understanding of the role of educational background in PSC inspections. It informs the development of targeted training and standardisation efforts aimed at improving maritime safety standards. Future research could explore longitudinal studies on PSCO career progression, cross-country comparative studies within the Tokyo MoU region, and the integration of advanced technologies in PSC inspections. The study acknowledges limitations such as the limited sample size, reliance on self-reported data, and the absence of Naval Architecture graduates among PSCOs, suggesting areas for further investigation.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Port State Control, Vessel Detention, Educational Background, Indonesia, Decision-Making, Maritime Safety, Human Factors, Analytical Hierarchy Process, Nautical Science, Marine Engineering, Tokyo Memorandum of Understanding
Subjects: V Naval Science > VK > VK200 Merchant marine--Safety measures
V Naval Science > VM Naval architecture. Shipbuilding. Marine engineering > VM293 Shipping--Indonesia--Safety measures
Divisions: Faculty of Marine Technology (MARTECH) > Marine Transportation Engineering > 21209-(S2) Master Thesis
Depositing User: Adhitya Rahman Kuscahyo
Date Deposited: 28 Aug 2024 01:43
Last Modified: 28 Aug 2024 03:14
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/115548

Actions (login required)

View Item View Item