Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Pada Nelayan Kecil di Kawasan Sentra Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Merauke

Aviansyah, Berliannava P. (2024) Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Pada Nelayan Kecil di Kawasan Sentra Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Merauke. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5033211074-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 April 2027. Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang diatur melalui PP Nomor 11 Tahun 2023 bertujuan mengatasi permasalahan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan mendukung perikanan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu lokasi penerapan kebijakan ini berada di Sentra Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kabupaten Merauke. Tercatat ada sebanyak 993 kapal berukuran <30 GT di wilayah ini. Hal tersebut menunjukkan ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan dan kelautan. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan PIT di Kabupaten Merauke dalam memenuhi hak nelayan kecil atas pemanfaatan ruang laut dan akses terhadap sumber daya laut, menggunakan model framework implementasi kebijakan Grindle (1980), dan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder terkait, dan dianalisis menggunakan pemikiran Miles dan Huberman (1984), serta diuji keabsahannya dengan trianggulasi data (Sugiyono, 2021). Hasil analisis penelitian, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2023 dan PERMEN KP No 28 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi di Kabupaten Merauke. Hambatan kebijakan tersebut ditunjukkan dengan keterbatasan infrastruktur pada teknologi pelabuhan, yang menyebabkan nelayan membuang-buang ikan serta keterbatasan sumberdaya manusia menyebabkan pelayanan perizinan yang tidak efisien juga minimnya pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal. Sebaliknya, kebijakan ini didukung adanya pemberian akses setara bagi nelayan kecil melalui sistem kuota, respons positif dari pemerintah daerah dalam sosialisasi dan pembinaan, serta meningkatnya kepatuhan nelayan terhadap regulasi menjadi faktor pendukung yang signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, peneliti menyarankan pengkajian ulang kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) agar sesuai dengan karakteristik wilayah perairan Indonesia, peningkatan jumlah kapal dan sumber daya pengawasan, serta dorongan kepada nelayan untuk mematuhi regulasi yang berlaku.
=====================================================================================================================================
The Quota Based Fishing (PIT) policy, which is regulated through Government Regulation No. 11 of 2023, aims to overcome the problem of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing and support sustainable fisheries in Indonesia. One of the locations for the implementation of this policy is in the Nusantara Fishery Port Center, Merauke Regency. There are 993 vessels of <30 GT in this region. This shows the dependence of the community on the fisheries and marine sector. This research analyzes the implementation of the Quota Based Fishing (PIT) policy in Merauke Regency, in fulfilling the rights of small-scale fishers to the use of marine space and access to marine resources. This research used Grindle's (1980) policy implementation framework model, and a descriptive qualitative method with a case study approach. Primary data, was obtained through in-depth interviews with various relevant stakeholder and analyzed using the ideas of Miles and Huberman (1984). Afterward, was tested for its validity with data triangulation (Sugiyono, 2021). The results, shows that the policy implementation of PP No. 11 of 2023 and PERMEN KP No. 28 of 2023 regarding Quota Based Fishing (PIT) has failed to fully consider geographical, social, and economic conditions. Such as, limited port infrastructure technology and lack of supervision of illegal fishing practices. In contrary, there is significant support from policies which provide equal rights for small-scale fishermen through a quota system, the positive response from local governments in providing assistance and counseling, as well as increased commitment from fishermen to regulations.” Researchers propose a reassessment of the Quota Based Fishing (PIT) policy to ensure it matches the characteristics of all Indonesian coastal areas, increasing the number of monitoring vessels and enforcement officers, and motivating fisherman to abide by the existing regulations.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Kebijakan, Model Framework Grindle, Penangkapan Ikan Terukur, Perikanan Berkelanjutan, Nelayan Kecil, Implementation of Policy, Grindle Model Framework, Quota Based Fishing, Sustainable Fisheries, Small Fisherman
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations > KZA1450 Maritime boundaries. S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling
Divisions:	Faculty of Creative Design and Digital Business (CREABIZ) > Developmental Studies > 60201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Berliannava Putri Aviansyah
Date Deposited:	25 Jan 2025 23:13
Last Modified:	25 Jan 2025 23:14
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/116864

Actions (login required)

View Item