Model Pembagian Risiko Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Kesehatan

Trisnadewi, Hana (2026) Model Pembagian Risiko Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Kesehatan. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 6012241125-Master_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor kesehatan memiliki tingkat kompleksitas dan ketidakpastian yang tinggi, khususnya dalam pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Ketidaktepatan alokasi risiko sering menimbulkan konflik konraktual, keterlambatan proyek, serta menggangu keberlanjutan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembagian risiko yang adil dan adaptif pada proyek KPBU sektor kesehatan dengan melakukan survei kuesioner para pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Probability Impact Matrix (PIM) untuk mengidentifikasi risiko dominan, serta pemodelan fuzzy logic berbasis tiga kriteria alokasi risiko, yaitu control risiko, kapasistas pengelolaan risiko, dan efisiensi biaya. Data diperoleh melalui survei kuesioner kepada pakar dari pihak pemerintah dan badan usaha yang berpengalaman dalam proyek KPBU sektor kesehatan. Hasil analisis PIM menunjukkan terdapat delapan risiko dominan yang berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Selanjutnya Hasil evaluasi sintetik fuzzy menunjukkan bahwa risiko operasional, seperti pembayaran JKN/availability payment dan keberlanjutan fiskal daerah, dialokasikan dominan kepada pemerintah, sedangkan risiko keterlambatan konstruksi dialokasikan kepada badan usaha. Selanjutnya, hasil perhitungan Risk Carrying Capacity Index (RCCI) menunjukkan bahwa risiko kenaikan biaya konstruksi dialokasikan sebesar 73,4% kepada badan usaha dan 26,6% kepada pemerintah, serta risiko Keterlambatan konstruksi sebesar 74,8% kepada badan usaha dan 25,2% kepada pemerintah, sehingga dikategorikan sebagai risiko bersama. Validasi menggunakan studi kasus proyek KPBU RSUD Kanjuruhan menunjukkan kesesuaian yang sama antara hasil model dan struktur alokasi risiko dalam proyek. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis dalam perumusan kontrak KPBU sektor kesehatan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
======================================================================================================================================
Public-Private Partnership (PPP) projects in the health sector are known for their high levels of complexity and uncertainty, particularly in risk allocation between government and private entities. Inappropriate risk allocation frequently results in contractual disputes, project delays, and disruptions to the sustainability of healthcare services. As a result, the purpose of this research is to create a fair and adaptive risk-sharing model for health sector PPP projects using stakeholder questionnaire surveys. This study takes a quantitative approach, using the Probability Impact Matrix (PIM) method to identify dominant risks and fuzzy logic modeling to assign risks based on three criteria: risk control, risk management capacity, and cost efficiency. Data were gathered using questionnaire surveys distributed to experts from both government and private institutions with experience in health-care PPP projects. The PIM analysis results show that eight dominant risks are classified as high or very high risk. Furthermore, the fuzzy synthetic evaluation results show that operational risks, such as National Health Insurance (JKN) payments/availability payments and regional fiscal sustainability, are primarily allocated to the government, whereas construction delay risks are assigned to the private sector. As a result, the Risk Carrying Capacity Index (RCCI) calculation results show that construction cost escalation risks are allocated 73.4% to the private sector and 26.6% to the government, and the risk of construction delays of 74.8% to business entities and 25.2% to the government. Validation with the RSUD Kanjuruhan PPP project case study reveals a high level of consistency between model results and the risk allocation structure used in the project feasibility ix study. This model is expected to be used as a practical guide for developing fair, transparent, and sustainable PPP contracts in the health sector.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Rumah Sakit, Pembagian Risiko, Logika Fuzzy, Alokasi Risiko, Public-Private Partnership (PPP), Risk sharing, Fuzzy Logic, Risk Allocation
Subjects:	T Technology > T Technology (General) > T56.8 Project Management T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Divisions:	Faculty of Civil, Planning, and Geo Engineering (CIVPLAN) > Civil Engineering > 22101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	Hana Trisnadewi
Date Deposited:	02 Feb 2026 10:11
Last Modified:	02 Feb 2026 10:11
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/131639

Actions (login required)

View Item