Kajian Terhadap Rencana Pengembangan Permukiman Nelayan Sebagai Kawasan Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan. Studi Kasus: Kawasan Permukiman Nelayan Dalam RDTRK Kota Medan

Sidabutar, Andika (2003) Kajian Terhadap Rencana Pengembangan Permukiman Nelayan Sebagai Kawasan Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan. Studi Kasus: Kawasan Permukiman Nelayan Dalam RDTRK Kota Medan. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh November.

Text 3200205023-Master_thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (36MB)

Abstract

Penentuan lokasi pengembangan permukiman nelayan Kota Medan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan yang tertuang dalam RDTRK Kota Medan tahun 1996/1997 memberi indikasi fenomena konversi lahan konservasi hutan bakau. Konversi lahan ini dapat mengurangi daya dukung kota terhadap bencana alam dan mengancam kelestarian lingkungan serta bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan karakteristiknya, Kecamatan Medan Labuhan memiliki lahan berupa perkebunan, ladang, tegalan, sawah, dan hutan bakau sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan pengembangan permukiman nelayan. Dalam menentukan lokasi permukiman yang rasional sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, digunakan metode Development Possibility Analysis. Melalui metode ini diidentifikasi: 1) hambatan pembangunan bila sumber daya yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan atau bila sumber daya sensitif terhadap efek samping tertentu, 2) identifikasi kemungkinan pembangunan yang terjadi bila kebutuhan dapat terpenuhi serta sumber daya sensitif terhadap efek samping. Hambatan dan kemungkinan akan ditentukan oleh saling hubungan antara kegiatan ekonomi itu sendiri. Pengertian seluruh hubungan ini penting guna menempatkan lokasi penggunaan pada tingkat perencanaan dan pengelolaan. Melalui metode analisis ini diperoleh: 1) kuantitas lahan ambang batas pertama sebesar 618 ha berupa lahan perkebunan, ladang, dan tegalan (prioritas pertama yang digunakan sebagai lokasi pengembangan pembangunan), 2) kuantitas lahan ambang batas kedua sebesar 34 ha berupa lahan persawahan (perlu peninjauan lebih lanjut dalam menetapkan kawasan pembangunan), dan 3) kuantitas ambang batas dasar sebesar 508 ha berupa hutan bakau (tidak sesuai digunakan sebagai kawasan pengembangan pembangunan). Pada dasarnya Kecamatan Medan Labuhan cocok digunakan sebagai kawasan pengembangan permukiman nelayan, akan tetapi lahan permukiman nelayan sebesar 236 ha yang diusulkan di dalam RDTRK tidak seluruhnya berada pada ambang batas pertama menurut hasil studi. Maka sesuai dengan hasil studi, diusulkan: 1) lahan usulan RDTRK yang memenuhi kriteria pengembangan pembangunan sebesar 64 ha yang berada pada ambang batas pertama ditetapkan sebagai lokasi pengembangan, 2) lahan usulan pengembangan permukiman dalam RDTRK sebesar 176 ha yang berada pada areal ambang batas dasar (hutan bakau) dipindahkan pada lahan ambang batas pertama (perkebunan, ladang, dan tegalan).
===================================================================================================================================
Determination of housing development location for fishermen in Nelayan Village, Medan Labuhan District, Medan City as implied in Medan Spatial Planning in 1996/1997 has indicated a land conversion phenomenon of mangrove forests. This land conversion decreases the city's capacity to mitigate natural disasters and threatens environmental sustainability, which contradicts the concept of sustainable development. According to its characteristics, Medan Labuhan District has alternative lands such as plantations, dry fields, rice fields, and mangrove forests to fulfill the housing development needs for fishermen. To determine a rational location in accordance with sustainable development concepts, this study uses the Development Possibility Analysis method to identify: 1) development barriers when available resources cannot satisfy needs or when resources are sensitive to specific side effects, and 2) potential development possibilities when needs can be satisfied even if resources are sensitive to side effects. Barriers and possibilities are determined by the interrelationships among economic activities. Understanding these relationships is crucial for designating land-use locations during the planning and management phases. Through this analytical method, the findings indicate: 1) first threshold land quantity amounting to 618 ha consisting of plantations and dry fields (first priority for development location), 2) second threshold land quantity amounting to 34 ha consisting of rice fields (requiring further review before designating as a development area), and 3) basic threshold land quantity amounting to 508 ha consisting of mangrove forests (unsuitable for development areas). Basically, Medan Labuhan District is suitable for fisherman housing development; however, out of the 236 ha proposed in the Medan Spatial Planning, not all fall within the first threshold according to this study. Based on the study results, it is recommended that: 1) 64 ha of the proposed spatial planning land that meets the development criteria and falls within the first threshold be designated as the development location, and 2) 176 ha of the proposed housing development land located in the basic threshold area (mangrove forests) be relocated to the first threshold land (plantations and dry fields).

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pembangunan berkelanjutan, pennukiman nelayan, konversi lahan, Sustainable development, fishermen settlement, land conversion.
Subjects:	H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT166 City Planning--Environmental aspects
Divisions:	Faculty of Civil Engineering and Planning > Architechture > 23101-(S2) Master Theses
Depositing User:	magang .
Date Deposited:	22 Sep 2026 03:11
Last Modified:	22 Sep 2026 03:11
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/144776

Actions (login required)

View Item