Widjanarko, Eddy (2016) Analisa Dampak Penerapan Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015 Terhadap Industri Perkapalan Indonesia. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
9114207301-Master_Thesis.pdf - Accepted Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pemerintah memberikan beberapa dukungan terhadap galangan kapal yang dilakukan untuk meningkatkan potensi para pelaku industri perkapalan Indonesia. Dukungan dari pemerintah tersebut dapat berupa fiskal dan non fiskal. Dukungan non-fiskal yang diberikan adalah berupa kegiatan perencanaan dan rancang bangun dalam program pemerintah tahun 2016 yang akan dilaksanakan 3-4 bulan sebelum tahun 2015 berakhir. Pada kebijakan fiskal, pemerintah menetapkan sebuah kebijakan ekonomi yang dipertimbangkan mampu mendukung perkembangan industri penyedia jasa pada umumnya, dan industri galangan kapal pada khususnya, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Namun sebagaimana sebuah kebijakan, maka antara perumusan dengan implementasinya terkadang memiliki perbedaan sehingga menimbulkan hasil dengan dampak pada teknologi galangan kapal yang beragam, yang terkadang tidak sesuai dengan rencana dan harapan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian atas dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan terkait dengna minat untuk menjalankan bisnis industri perkapalan dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 terhadap industri galangan kapal di Indonesia. Variabel pada penelitian ini menggunakan model dari Technology Acceptance Model (TAM). Data dikumpulkan dengan melakukan survei pada 154 pengusaha industri galangan kapal di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structual Equation Modelling (SEM). Hasil pada penelitian ini adalah bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015 terhadap industri perkapalan di Indonesia masih mempunyai tingkat yang rendah pada industri kapal di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Faktor – faktor yang mempengaruhi niat untuk mengembangkan bisnis perkapalan dengan adanya penerapan Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015 terhadap industri perkapalan di Indonesia adalah attitude toward usage akan tetapi niat tersebut tidak mempengaruhi actual system usage atau penggunaan sesungguhnya kebijakan tersebut pada industri perkapalan di Indonesia. Ada indikasi belum maksimalnya penerapan dan sosialisasi dari Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015, yang terlihat dari adanya beberapa responden penelitian yang menyatakan ketidasetujuannya atas indikator-indikator yang menjelaskan tentang komunikasi, sumber daya, perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward usage, behavioral intention to use, dan actual system usage.
============================================================================================================
The government provides some supports for the shipyard that were made to enhance the potential of the perpetrators of the Indonesian shipping industry. Support from the government may be in the form of fiscal and non-fiscal. Nonfiscal support is provided in the form of planning and design in the government program in 2016 which will be held 3-4 months before 2015 ends. On fiscal policy, the government set an economic policy that is considered capable to support industrial development service providers in general, and the shipbuilding industry in particular, through the Government Regulation No. 69 Year 2015 on the import and delivery of Transport Specific And Delivery of Taxable Services Associated Transport Equipment certain uncollected VAT. However, as a policy, sometimesthe implementation of that regulation have differences that cause unneeded various result. Therefore this research was conducted to analyze the impact of the application of policies of Government Regulation No. 69 Year 2015 on the technology of shipbuilding industry in Indonesia. The research variables are adopted from Technology Acceptance Model (TAM). Data was collected by doing survey to 154 businessman of shipyard industry in Indonesia. Data analysis technique used in this research is Structual Equation Modelling (SEM).The result indicated that Implementation of Government Regulation No. 69 Year 2015 on the shipping industry in Indonesia still has a low level. The result also indicated that factors that affect the intention to develop the shipping business with the implementation of Government Regulation Policy 69 In 2015 on the shipping industry in Indonesia is the attitude toward usage but these intentions did not affect the actual system usage or actual use of the policy in the shipping industry in Indonesia. Moreover, there are indications that the implementation is not maximal. There is dissemination of Policy Government Regulation No. 69 In 2015, as seen from the number of respondents who stated their disagreeness on indicators that describe communication, resources, perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward usage, behavioral intention to use, and the actual system usage
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | RTMT 338.973 Wij a-1 3100017068799 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan regulasi, Industri perkapalan, Structural equation modelling |
| Subjects: | V Naval Science > VM Naval architecture. Shipbuilding. Marine engineering > VM298.5 Shipbuilding industri. Shipyards |
| Divisions: | 61101-Magister Management Technology |
| Depositing User: | Yeni Anita Gonti |
| Date Deposited: | 08 Sep 2020 04:04 |
| Last Modified: | 08 Sep 2020 04:04 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/81821 |
Actions (login required)
 |
View Item |