Evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir untuk Kegiatan Wisata Bahari sebagai Upaya Tertib Administrasi Kelautan (Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung)

Dianita, Riva (2019) Evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir untuk Kegiatan Wisata Bahari sebagai Upaya Tertib Administrasi Kelautan (Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung). Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[thumbnail of 03311540000048-Undergraduate_Theses.pdf]
Preview
Text
03311540000048-Undergraduate_Theses.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh laut, Indonesia memiliki banyak wisata di kawasan pesisir dan ruang laut, salah satunya berupa wisata bahari. Pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari ini memerlukan pengelolaan yang terorganisir agar menghasilkan tertib administrasi kelautan. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari. Namun pengelolaan wisata bahari tersebut dikelola oleh banyak pihak sehingga belum menghasilkan tertib administrasi kelautan. Pada penelitian ini dilakukan inventarisasi terkait pengelolaan wisata seperti hak dan tanggungjawab pengelola, nilai retribusi, pemanfaatan wilayah ruang laut dan pesisir selain untuk pariwisata, kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan berupa RTRW dan RZWP-3-K, dan kewaspadaan terhadap zona rawan bencana tsunami. Kemudian dilakukan penggabungan data dengan metode overlay. Penelitian ini menganalisa kondisi eksisting pengelolaan kelautan di bidang wisata bahari dokumen perencanaan RZWP-3-K dan RTRW Kabupaten Tulungagung agar dapat menghasilkan tertib administrasi kelautan dan kewaspadaan terhadap bencana tsunami. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa wisata bahari di Kabupaten Tulungagung dikelola oleh 3 pihak, yaitu pihak pertama Dinas Perhutani, pihak kedua pemerintah daerah setempat, dan pihak ketiga masyarakat sekitar. Masing-masing pihak menerima bagi hasil dari penjualan tiket masuk dengan besar yang berbeda-beda. Pihak pertama menerima bagi hasil 30%, pihak kedua 20%, dan pihak ketiga 50%. Pada kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan ditemukan bahwa lokasi wisata bahari kondisi eksisting sesuai dengan lokasi yang direncanakan yaitu di dalam Kawasan Strategis Pariwisata. Sedangkan estimasi retribusi yang diterima pihak kedua adalah Rp. 2.032.320.000,00 pertahun dan apabila ke empat wisata di ambil alih oleh Pemerintah Daerah maka menghasilkan tambahan estimasi retribusi sebesar Rp. 12.000.000,00 pertahun. Lokasi wisata bahari di Kabupaten Tulungagung ini termasuk dalam zona rawan bencana tsunami karena letaknya menghadap Samudra Hindia.
=================================================================================================================================
As one of the countries surrounded by the sea, Indonesia has a lot of tourism in the coastal area and sea space, one of which is marine tourism. The Utilization of marine and coastal spaces for marine tourism activities requires organized management to produce orderly maritime administration. Tulungagung Region is one of the regions that has a coastal area that is used for marine tourism activities. But the management of marine tourism is managed by many parties so that it has not produced orderly maritime administration. In this study an inventory of tourism management was carried out such as the rights and responsibilities of managers, the value of levies, the utilization of marine and coastal areas in addition to tourism, the suitability of existing conditions with planning documents in the form of RTRW and RZWP-3-K, and awareness of tsunami-prone zones. Then the data is combined with the overlay method. This study analyzes the existing conditions of marine management in the field of marine tourism, the planning documents of RZWP-3-K and RTRW of Tulungagung Region to produce orderly maritime administration and alertness to the tsunami disaster. From the results of this study, it is known that maritime tourism in Tulungagung Region is managed by 3 parties, namely the first party Perhutani Service, the second party local government, and third parties surrounding communities. Each party receives profit-sharing from the entrance ticket sales with different sizes. The first party receives 30% profit sharing, 20% second party, and 50% third party. On the suitability of existing conditions with planning documents, it was found that the existing marine tourism locations were in accordance with the planned location, namely in the Tourism Strategic Area. While the estimated retribution received by the second party is Rp. 2,032,322,000.00 per year and if the four tours are taken over by the Regional Government then produce additional estimated retribution of Rp. 12,000,000.00 per year. The location of marine tourism in Tulungagung Region is included in the tsunami-prone zone because it is located in the Indian Ocean.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: RSG 333.731 7 Dia e-1 2019
Uncontrolled Keywords: Administrasi Kelautan, RTRW, RZWP-3-K, Tsunami, Wisata Bahari.
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General) > G155 Tourism
G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General) > G70.212 ArcGIS. Geographic information systems.
Divisions: Faculty of Civil, Environmental, and Geo Engineering > Geomatics Engineering > 29202-(S1) Undergraduate Theses
Depositing User: Riva Dianita
Date Deposited: 28 Mar 2024 02:39
Last Modified: 28 Mar 2024 02:39
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/64928

Actions (login required)

View Item View Item